Kampus
Tercinta – IISIP Jakarta
Institut
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta
MAKALAH
“ DIPLOMASI INDONESIA ERA MEGAWATI :
GAM”
MATA KULIAH
SEJARAH DIPLOMASI INDONESIA
DISUSUN
OLEH :
KELOMPOK
7
FAUZAN
AZHIMA 2013230105
PANDOPATAN
MANIK 2014230129
MARTHA
MAGHFIROH 2014230121
ZAHIRA
NADA FIRAS 2014230111
ILMU
HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
INSTITUT
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA
2016
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang Masalah
Megawati Soekarno
Putri resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2001,
setelah dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk mencabut mandat kepresidenan
Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Meski demikian, pergantian kepemimpinan nasional bukan solusi
akhir dari setumpuk persoalan yang dihadapi bangsa. Pemerintahan baru di bawah
duet Megawati-Hamzah Haz, dihadapkan aneka masalah dan persoalan mendasar yang
dialami rakyat, akibat krisis berkepanjangan di segala bidang yang belum
teratasi pemerintah sebelumnya.
Mengingat kompleksitas masalahnya,
diharapkan pemerintahan baru mampu merumuskan visi, misi, dan prioritas program
kerja yang akan dilakukan hingga akhir masa jabatan tahun 2004. Dalam tenggang
waktu tersebut, prioritas utama yang dapat dikerjakan antara lain pemulihan
ekonomi rakyat, mengembalikan citra dan kepercayaan pemerintah, serta mencegah
disintegrasi bangsa dan memulihkan stabilitas keamanan. Ini penting dalam upaya
memberi arah tepat dan efisien guna pemulihan situasi di segala bidang untuk
kemaslahatan seluruh rakyat.
Dalam masa
kepemimpinannya, Megawati memfokuskan diri pada permasalahan dalam negeri, dan
lebih memilih mengunjungi daerah-daerah konflik di Indonesia pada saat itu.
Megawati memberikan peran utama dan proses pengambilan keputusan kepada
bawahannya untuk
memutuskan kebijakan sendiri sesuai dengan bidangnya, termasuk dalam
pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri.
Pada masa
kepemimpinan Megawati, Indonesia diwarnai dengan peristiwa domestik dan
internasional yang akhirnya mempengaruhi proses pengambilan Kebijakan Luar
Negeri Indonesia. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang terlihat lebih
Pro terhadap negara barat, Megawati tidak memihak kepada Barat
yang terlihat dari kebijakan yang dibuat Megawati untuk tidak menerima bantuan kembali
dari IMF.
Sifat
Megawati dalam memimpin Indonesia saat itu tenang dan dianggap seperti acuh tak
acuh, dan sangat memprioritaskan penyelesaian konflik dalam negeri seperti masalah
gerakan separatis Aceh (GAM).
1.2
Rumusan
Masalah
1.
Bagaimana Sejarah Diplomasi Indonesia pada
masa Megawati ?
2.
Apa saja keberhasilan dan kegagalan dalam
pemerintahan era Megawati?
3.
Diplomasi apa yang dilakukan Megawati
untuk menyelesaikan masalah GAM (gerakan aceh merdeka)?
1.3
Tujuan
1. Mengetahui
sejarah diplomasi Indonesia masa Megawati.
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan
Megawati.
3. Mengetahui
diplomasi yang dilakuakan Megawati untuk menyelesaikan konflik GAM.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Politik
Luar Negeri Indonesia era Megawati
Pada masa
pemerintahan Megawati, banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu
permasalahan yang krusial adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut antara
lain :
1. Pemerintahan Soeharto telah
mewariskan hutang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US $ 150.80
miliar. Kebijakan Presiden Megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta
penundaan pembayaran hutang sebesar US $ 5.8 miliar pada pertemuan Paris Club
ke-3 tanggal 12 April 2012. Salah satu kebijakan Presiden Megawati yang sangat
penting adalah diakhirinya hubungan kerja sama Indonesia dengan IMF.
2. Mampu memperbaiki kinerja ekspor.
3. Ketenangan Megawati disambut baik
oleh pasar. Tidak sampai sebulan setelah dilantik, kurs melonjak ke Rp 8.500
per dollar AS. Indeks harga saham gabungan juga terus membaik hingga melejit ke
angka 800.
4. Krisis ekonomi yang melanda
Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita.
Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia tinggal US $ 465. Melalui
kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden
Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, aitu
sekitar US $ 930 (Wuryandari, 2008).
Fokus utama politik luar negeri era Megawati adalah
perbaikan image bangsa dan Negara serta mengembalikan kepercayaan pihak luar. Pasalnya
masalah yang dihadapi masih sama
dengan masa presiden sebelumnya, yaitu pemulihan
perekonomian Indonesia setelah Krisis Ekonomi tahun 1998. Cara
untuk mengembalikan kepercayaan pihak asing adalah dengan mencegah disintegritas bangsa dan juga stabilisasi
keamanan nasional. Megawati tidak terlihat pro barat
,tetapi tetap melakukan kunjungan untuk mencari bantuan ke Negara-negara lain.
Dalam masa
kepemimpinannya, Megawati mengeluarkan program kabinetnya yang diberi nama
Kabinet Gotong Royong. Nama gotong royong diambil
karena pada saat itu hasil koalisi banyak partai, selain itu nama gotong royong
juga dipilih untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya. Salah satunya implementasi dari Politik Luar Negeri
Indonesia pada era Megawati yang bersifat bebas-aktif. Namun dalam
pelaksanaanya, Politik Luar Negeri Indonesia sepenuhnya diberikan
kepada Menteri Luar Negeri. Pemulihan perekonomian yang harus dihadapi Megawati
merupakan permasalahan ekonomi yang sudah ada sejak masa pemerintahan
sebelumnya. Megawati berhasil menaikan nilai tukar rupiah pada saat itu namun
hal ini tidak dinilai sebagai perubahan yang berarti.
2.2
Keberhasilan
Dan Kegagalan Megawati
dalam masa
pemerintahan setiap Presiden pasti memiliki target-target yang telah dicapai
maupun yang belum tercapai. Hal tersebut juga terjadi dalam pemerintahan era
Megawati. Keberhasilan dan kegagalan Megawati, antara lain:
1.
Mendirikan Lembaga pemberantas korupsi KPK
pada tahun 2003, karena Megawati Soekarnoputri melihat institusi Jaksa &
Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tak
mampu, namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuk lah KPK.
2.
Menghentikan aktivitas pertambangan
Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL
(dampak lingkungan). Lantas
anehnya kemudian aktivitas Freeport dibuka kembali di masa rezim SBY-JK.
3.
Menghentikan kontrak pertambangan minyak
Caltex di Blok Natuna Kepri. Anehnya, kemudian kontrak Natuna disambung kembali
oleh SBY-JK diberikan kepada ExxonMobile.
4.
Menghentikan kontrak pertambangan Migas
Caltex di Riau daratan. Anehnya, kemudian kontrak migas Riau disambung kembali
oleh SBY-JK dan diberikan kepada Chevron.
5.
Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu
yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan Trilyun & banyak praktek
ilegal di Indosat. Aset dari pembubaran BUMN korup Indosat kemudian dipakai
untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti
Indosat dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo.
6.
Menangkap 17 jenderal korup (termasuk
jenderal ketua PBSI) yang dicokok langsung saat Thomas Cup di Singapura, dan
menangkap Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat korupsi dana JPS
senilai Rp40 milyar. Dampaknya, pada pemilu berikutnya Megawati dijegal Black
Campaign buatan Golkar sebagai balas dendam dari para jenderal & partai
Golkar.
7.
Megawati membawa Indonesia berhasil keluar
dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis
1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru. (Zero
hutang / tidak meminjam selama kepemimpinannya).
8.
Menangkap 21
pengemplang BLBI antara lain : David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latief, Uung
Bursa, Prayogo Pangestu, Syamsul Nursalim, Hendra Rahardja, Sudwikatmono, Abdul
Latief, dsb… (BLBI dikucurkan oleh Suharto tahun 1996 sebesar 600 Trilyun).
Namun dalam masa rezim SBY-JK, para pengemplang BLBI tersebut diundang ke
istana oleh SBY-JK tahun 2007 dengan istilah “gelar karpet merah” undangan
jauman makan. Dan lepaslah para pengemplang yang merugikan negara tersebut.
9.
Mega mengeluarkan
Keppres no 34 Tahun 2004 tentang penertiban bisnis TNI. Dimana aparat TNI
sering dipakai untuk memback-up ilegal logging & kejahatan lainnya ditindak
tegas dengan pemecatan ditambah kurungan penjara.
10.
Mendirikan Akademi
Intelijen yang pertama di Indonesia.
11.
Melakukan
pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998.
Diantaranya Tol Cipularang (Cikampek-Bandung) sekaligus dalam rangka peringatan
KAA, Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), Tol Cikunir, Rel ganda kereta api.
Dimulainya membenahi sistem transportasi dengan Busway di Jakarta. (selanjutnya
Jembatan Suramadu rampung pembangunannya setelah Mega selesai menjabat).
12.
Mengembalikan
proporsi pendapatan Gas Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status
daerah Otonomi Khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang
bersenjata dan yang sering melakukan pembakaran dan penarikan pajak tidak sah,
dengan melibatkan wartawan dan jurnalis untuk pengecekan pelanggaran HAM.
Berhasil membebaskan turis yang disandera GAM. Sepertinya ibu Megawati sudah
lama memikirkan Aceh, dan pidato Ibu Presiden Cut Nyak Megawati di Aceh
menggelegar di siang bolong membangunkan dan memberikan harapan bagi rakyat
Aceh.
Namun pada sisi lain, banyak
juga hal yang gagal dicapai Megawati dalam masa pemerintahannya. Salah
satu hal yang paling mencolok dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah
tentang maraknya privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara
dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan
berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan
privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah
salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan dengan
seksama.
Penyimpangan ini terjadi
misalnya dalam kebijakan privatisasi PT. Semen Gresik dan PT Indosat.
Privatisasi juga banyak dikecam karena dipandang merugikan negara triliunan
rupiah akibat harga jualnya yang terlalu murah. Keputusan pemerintah pada waktu
itu untuk menjual PT Semen Gresik dan PT Indosat sebagai cara cepat untuk
mendapatkan dana segar guna menutupi defisit APBN cenderung tidak menunjukkan
langkah strategis ke depan yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks
perencanaan pembangunan, khususnya di sektor industri. Privatisasi tersebut
juga sangat elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam hal
kepemilikan saham.
Banyak kalangan menilai
pemerintahan Megawati gagal, walaupun Megawati berpendapat bahwa Ia hanya
meneruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid sehingga tidak optimal. Kegagalan itu
dapat dilihat dari aksi-aksi mahasiswa yang mengkritisi pemerintahan Megawati
saat itu menunjukkan eskalasi. Protes mahasiswa menyangkut prakti KKN yang
diindikasikan semakin marak, privatisasi BUMN yang semakin intensif, penanganan
BLBI yang terkesan kian longgar, serta harga-harga barang yang terus
membumbung. Hal ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang menaikan
harga BBM dan kemudian disusul kenaikan TDL dan telepon sehingga kehidupan,
khususnya kaum bawah menjadi susah.
Tanpa disimpulkan, kegagalan
dapat pula terlihat dengan menurunnya suara PDIP pada pemilu 2004 dan kegagalan
Megawati untuk terpilih menjadi presiden pada periode berikutnya. Hal ini
adalah indikasi kepercayaan rakyat yang menurun dengan melihat penyelenggaraan pemerintahan
sebelumnya. Masalah-masalah
lainnya bisa dijelaskan sebagai berikut :
1. Kinerja megawati dalam memimpin pemerintahan
(2001-2004) memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa ia memiliki
kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan bung Karno.
2. Kekecewaan simpatisan partai dari kalangan wong cilik
terhadap anggota-anggota parlemen yang tidak mengesankan layaknya wakil rakyat.
3. Buntut kasus pengesahan pelantikan kepala daerah.
Contohnya aksi pemecatan terhadap kader PDI perjuangan di sumatera selatan dan
riau akibat sinyalemen pembelotan dan menerima suap dalam pemilihan gubernur,
dan dilanjutkan dengan sikap megawati yang enggan melantik gubernur terpilih.
Sebutlah selama tiga bulan Gubernur sumsel yang terpilih pada 4 Agustus 2003
tidak dilantik, dan baru dilantik pada 7 Oktober 2003.
4. Kecenderungan megawati tidak merestui gubernur
terpilih bila di luar kehendak pimpinan PDI Perjuangan Jakarta. Atau yang
paling anyar adalah peristiwa kekerasan massal di tegal sebagai buntut
kekecewaan kader PDI Perjuangan atas kekalahan di dalam pemilihan kepada daerah
pada 19 Januari 2004.
5. Sifat megawati yang pendiam dalam memimpin
pemerintahan sebenarnya jelas-jelas ridak relevan lagi untuk dipertahankan. Dan
dalam pemilihan presiden yang kedua hendaknya megawati tidak lagi mengulangi
sikap di tahun 1999.
6. Penyalahgunaan kekuasaan dan korup. Ini karena
maraknya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup di dalam tubuh
birokrasi pemerintah. Fakta ini bukan sekadar tudingan, karena berbagai laporan
resmi dari institusi pengawasan keuangan dan lembaga-lembaga internasional
seing mengemukakan indikasi kuat bahwa negeri ini masih merupakan negara
terkorup.
7. Diskriminatif dan “Vested Interest”, dua hal yang
sebenarnya paling diharamkan dlaam usaha mewujudkan good governance. Praktis
apa yang terjadi pada saat ini adalah berkembangnya fenomena building block
bagi kepentingan partai-partai politik di dalam birokrasi pemerintah. Gejalanya
pun sudah nampak ke permukaan. Misalnya dengan memanfaatkan kedudukan di
birokrasi, ada kecenderungan di kalangan birokrat yang juga politisi partai
tertentu itu untuk memberikan keuntungan kepada partai politik secara ilegal.
8. Mengeluh dan menyalahkan masa lalu. Megawati kerap
kali melontarkan keluhan, menuding dan mengemukakan apologi sebagai
kesalahan masa lalu ketika situasi ekonomi, politik dan keamanan belum
menunjukkan perbaikan. Keluhan dan apologi itu seolah-olah sudah menjadi
“senjatanya” di dalam menghadapi tahapan kritik dari publik.
2.3
Diplomasi
Megawati Dalam Konflik GAM
Munculnya kelompok separatisme pada masa pemerintahan
Megawati merupakan salah satu alasan mengapa Megawati lebih berfokus untuk menyelesaikan
konflik dalam negeri (inward looking). Awal
mula munculnya konflik ini yaitu sejak GAM memproklamirkan kemerdekaan Aceh
pada 4 Desember 1976. GAM lahir karena nasionalisme etnis Aceh. GAM juga dikenal
dengan nama ASNLF (Aceh Sumatera National Liberation Front). GAM terjadi karena
adanya kecemburuan sosial dari Aceh terhadap pembangunan nasional yang tidak merata
dan keputusan diambil oleh pemerintah pusat dan tidak berdiskusi dengan pemerintah
daerah. Rakyat Aceh sakit hati karena merasa dilupakan dan diterlantarkan oleh pemerintah
pusat, padahal rakyat Aceh merupakan salah satu elemen rakyat yang paling
banyak berjuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
Menurut pemerintahan Indonesia, GAM merupakan kelompok
separatisme dan harus di tumpas. Meneruskan perjuangan presiden sebelumnya,
Megawati yang memfokuskan dirinya untuk menangani konflik dalam negeri untuk
menanggapi konflik dengan GAM. Diplomasi yang dilakukan Megawati dalam
menangani GAM, sebagai berikut:
1.
Mengacu pada Undang-Undang No.18 Tahun
2001 yang isinya tentang Status Otonomi Khusus yang menjadikan Aceh sebagai daerah
istimewa Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD).
2.
Megawati membawa permasalahan ini kekancah
Internasional. Megawati bersama Pihak GAM pergi ke Swiss untuk merundingan kembali
tawaran Status Otonomi Khusus yang akan diberikan ke Aceh. Namun beberapa bulan
kemudian pemerintah dan pihak GAM resmi menyepakati Kesepakatan Penghentian Permusuhan
( Cessation of Hostilities Agreement –
CoHA) dan membentuk Komite Keamanan Bersama yang bertujuan untuk memantau kesepakatan
CoHA.
3.
Megawati memberikan status darurat militer
ke Aceh pada Mei tahun 2003. Status darurat militer itu berganti menjadi status
darurat sipil yang artinya darurat militer di daerah rawan konflik di Aceh.
Diplomasi yang dilakukan Megawati banyak mengelami
kendala, Pemberian Status Otonomi Khusus terhadap Aceh, diharapkan dapat
meredam konflik Aceh. Hal ini merupakan upaya Megawati untuk mencegah
disintegrasi bangsa dengan memberikan kewenangan lebih luas terhadap Aceh. Namun
upaya pemerintahan untuk meredam konflik tersebut, masih belum cukup untuk menyelesaikan
konflik di Aceh. Pihak GAM menolak untuk mendapatkan Status Otonomi Khusus. Kesepakatan
CoHA juga bukan jalan untuk menyelesaikan konflik di Aceh sehingga Megawati
harus memberikan status darurat sipil. Hal tersebut menambah rumitnya konflik
karena merusak relasi antar Aceh dengan Jakarta. Walaupun Megawati belum bisa menyelesaikan
konflik di Aceh, namun pada masa pemerintahannya, Megawati berhasil meredam konflik
dengan berbagai perundingan tersebut. Era Megawati merupakan awal dari perdamaian
antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan Aceh.
BAB
III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Indonesia dibawah pemerintahan Megawati lebih soft
diplomasi, lebih low profile dan Megawati memberikan peran utama dalam proses pengambilan keputusan kepada bawahannya
untuk memutuskan kebijakan sendiri
sesuai dengan bidangnya, termasuk dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri
Indonesia kepada Menteri Luar Negeri. Masih sama dengan masa presiden
sebelumnya, permasalahan yang dihadapi Megawati adalah pemulihan perekonomian
Indonesia. Selain itu Megawati juga harus mengembalikan citra dan kepercayaan
di dunia internasional. Walaupun pada masa Megawati, Indonesia bisa dibilang
banyak kehilangan asetnya, seperti pulau sipadan-linggitan, privatisasi BUMN,
dan lain sebagainya namun keberhasilannya untuk mengubah image Indonesia di
dunia internasional cukup berhasil.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Lesmana,
Tjipta. 2009. “Dari Soekarno sampai SBY –
Intrik dan Lobi Penguasa”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
Moch,
Nurhasim, dkk, 2003. “Konflik Aceh:
Analisis atas sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian”,
Jakarta : LIPI.
Wuryandari, G. 2008. Politik
Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jogjakarta:
Pustaka Pelajar
Lesmana, Tjipta. 2009. Dari
Megawati Soekarno Putri Sampai SBY- Intrik & Lobi Penguasa. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
INTERNET
Rachmianto, Andy.
“Politik Luar Negeri
Pemerintahan Megawati”
(http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F14435/Politik%20Luar%20Negeri%20Pemerintahan.htm) akses 10 Mei
2016.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar