Diplomasi Indonesia kepada RRC (Republik Rakyat China) dan India pada era Orde Baru (Kelompok 1 - Sejarah Diplomasi Indonesia)

DIPLOMASI INDONESIA DENGAN RRC DAN INDIA ERA ORDE BARU

KELOMPOK 1

1. Chris Rollieyand .K                (2013230052) 
2. Shera Ulyani Putri                  (2014230005)
3. Feris Afan Saputra                  (2014230027)
4. Errin Dwi Karina                    (2014230075)

BAB 1

Latar Belakang

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah terjalin sejak abad pertengahan masehi lebih tepatnya saat Kong Yuangxin memperlihatkan adanya beberapa kontak antara penduduk di Tiongkok dan di Nusantara. Hubungan awal dengan Tiongkok baru mulai terjalin saat tahun 1950, pada tahun 1954 Indonesia bersama India, Sri Lanka, Pakistan dan Burma berhasil membuat bertemu di Kolombo untuk melakukan pertemuan dan melaksanakan Konfrensi Asia-Afrika guna mencapai stabilitas kawasan. Hubungan diplomatik Indonesia dengan china kerap mengalami pasang surut seperti saat China dianggap sebagai ancaman di kawasan bagi Indonesia yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara kedua Negara pada tahun 1968 namun terjadi normalisasi pada tahun 80an dengan adanya kegiatan ekonomi meski pemerintah Indonesia tetap memberikan batasan tegas terhadap hubungan tersebut (Sukma, 1994:77).

Sedangkan hubungan Indonesia dengan India mulai terlihat di era pemerintahan Presiden Soekarno atau era orde lama, negara mayoritas beragama Hindu ini merdeka dua tahun setelah Proklamasi Soekarno-Hatta. Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah membuat India antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Indonesia pun diuntungkan dengan persahabatan antara Hatta dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Ketika kelaparan melanda India yang saat itu sedang ditekan penguasa kolonial Inggris, Pemerintah Indonesia menawarkan bantuan 500 ribu ton padi. Bantuan itu dikirim pada 20 Agustus 1946. Berkat bantuan ini, India yang kemudian merdeka pada tahun 1947 sangat aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB. Tak lama setelah merdeka Hatta melawat ke Mumbai, menemui Nehru dan Mahatma Gandhi. India kemudian menjadi penggagas Resolusi Bangsa-bangsa Asia-Afrika yang mengecam Agresi Militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember 1948. Nehru menggelar Konferensi Asia, yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Libanon, Suriah, serta Irak, untuk mendesak Belanda enyah dari wilayah Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan dan diplomasi Indonesia dengan RRC (Republik Rakyat China) era Orde Baru?
2. Bagaimana hubungan dan diplomasi Indonesia dengan India era Orde Baru?

BAB II

Pembahasan

Hubungan dan Diplomasi Indonesia dengan RRC (Orde Baru)

Hubungan Indonesia dengan RRC di era Orde Baru tidak terlalu baik, salah satu penyebabnya adalah terkait insiden penyerangan fasilitas gedung Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC), sekarang disebut Tiongkok, oleh sedikitnya 2.500 orang. Massa penyerang berasal dari berbagai organisasi gerakan mahasiswa, seperti KAMMI, KAPPI, dan KAPI. Mereka marah dan menganggap pihak RRC terlibat mendukung kudeta gagal Partai Komunis Indonesia atau populer disebut Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Ketegangan berlanjut dan memuncak. Kedua belah pihak resmi membekukan hubungan diplomatik per 30 Agustus 1967. Baik RI maupun RRC sama-sama menarik para diplomatnya pulang dan menutup kantor perwakilan masing-masing. Walau relatif tak pernah ada penjelasan resmi soal keterlibatan RRC di kudeta gagal PKI, dalam banyak buku pelajaran sejarah di era Orde Baru disebut RRC mendukung berbagai aksi PKI. Salah satunya gagasan membangun dan mempersenjatai angkatan kelima dari golongan basis massa PKI, petani dan buruh. Tuduhan RRC mendukung PKI dalam Gerakan 30 September 1965 juga disampaikan Penjabat Presiden Soeharto lewat pidatonya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 16 Agustus 1967.

Namun begitu, setelah lebih dari dua dekade berlalu, hubungan diplomatik antar-kedua negara kembali pulih. Proses pemulihan ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MOU) oleh kedua Menteri Luar Negeri, Ali Alatas dan Qian Qichen, di Istana Negara pada 8 Agustus 1990. Penandatanganan MOU Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik RI-RRC itu juga disaksikan kedua kepala negara, Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng. Presiden Soeharto membuat pernyataan, "Tidak ada luka-luka yang tidak tersembuhkan". Pernyataan itu disampaikan Soeharto saat mengundang Li beserta istrinya, Zhu Lin, makan malam kenegaraan. Saat perjamuan resmi yang digelar Selasa malam itu Soeharto juga menyebut sangat tak adil dan tak realistis jika bagi kedua belah pihak, terutama yang hidup di masa sekarang serta generasi berikut, untuk terus memikul beban sejarah masa lalu. Kepada Soeharto, Li juga mengatakan, antara bangsa Indonesia dan RRC sudah sejak zaman dahulu kala terjalin hubungan dan tradisi pertukaran yang bersahabat. Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRC.

 Ketika negara-negara anggota organisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) terlebih dahulu memperbaiki hubungannya dengan RRC, Menlu Ali saat itu mempersilakan dan menyatakan Indonesia tak ingin membuat negara lain tergesa-gesa memperbaiki hubungan mereka hanya karena Indonesia. Akan tetapi, bahkan sejak posisi Menteri Luar Negeri RI masih dijabat Adam Malik di era 1970-an, Indonesia bersikeras kalau langkah normalisasi baru bisa dilakukan jika ada komitmen tegas dari Pemerintah RRC misalnya untuk tidak lagi mendukung gerakan komunisme di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menuntut kejelasan sikap pihak RRC untuk tidak lagi campur tangan dalam urusan dan politik dalam negeri Indonesia seperti terjadi di masa lalu. Kepastian komitmen dan jaminan terkait tuntutan dan prasyarat yang diajukan Pemerintah Indonesia tadi baru bisa diperoleh saat Menlu RRC Qian Qichen bersama-sama Mensesneg Moerdiono menghadap Soeharto. Saat itu Soeharto tengah berada di Tokyo, Jepang, untuk menghadiri upacara pemakaman dan penghormatan terakhir Kaisar Jepang Hirohito pada 23 Februari 1989. Dalam pertemuan itu, RRC dan Indonesia menyepakati lima prinsip dasar. Kelima prinsip itu ialah sikap saling menghormati integritas masing-masing, tidak saling melakukan agresi, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, persamaan derajat dan kemanfaatan bersama, serta hidup berdampingan secara damai.

Hubungan dan Diplomasi Indonesia dengan India era Orde Baru

Kedua negara yaitu Indonesia dengan India  telah memiliki fondasi dasar yang kuat dan memiliki persamaan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kedua negara memiliki  kesamaan dalam kemajemukan suku bangsa sebagai kekuatan  nilai sosial dan budaya, selain itu juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama negara yang pernah dijajah. Didasarkan pengalaman sejarah, Indonesia dan India secara bersama  telah memelopori  kebangkitan baru negara–negara Asia Afrika  dengan dibentuknya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Selain itu kedua negara memilki  perhatian yang sama khususnya  dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum-forum internasional seperti Gerakan Non-Blok, G-77, G-15 dan kerjasama Selatan-Selatan. Dan yang paling penting adalah India merupakan negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia ketika Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda.

Akan tetapi, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau era Orde Baru, hubungan kedua negara tidak begitu baik dikarenakan perbedaan orietasi pembangunan dan ideologi pemimpin kedua bangsa. Soeharto membawa Indonesia begitu dekat dengan Amerika yang mendukung liberalisasi, sementara India mempunyai hubungan dekat dengan Uni Soviet yang berpaham sosialis.

Hubungan kedua negara baru mulai cair kembali di akhir tahun 1990-an. Hal ini dikarenakan pasca tumbangnya kekuatan Uni Soviet, India memutuskan untuk meliberalisasi ekonomi mereka. Selain itu, Indonesia pun mengalami pergantian rezim pada tahun 1998 karena lengsernya Soeharto dari jabatan presiden.

Hanya saja, puncak peningkatan hubungan kerjasama kedua negara terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sedangkan Presiden Habibie, Gus Dur dan Megawati lebih banyak fokus kepada penyelesaian persoalan domestik, dikarenakan masa jabatan mereka yang cukup singkat.

Kesimpulan

Indonesia sebagai sebuah negara yang ketika Orde Lama lebih dekat ke Uni Soviet berubah haluan pada saat Orde Baru yang saat itu dipimpin Presiden Soeharto yaitu lebih dekat ke barat salah satunya dengan Amerika Serikat, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan Pemerintah Indonesia saat itu ingin menarik investasi dari negara-negara barat. Akibatnya hubungan Indonesia dengan China dan India menjadi kurang baik karena perbedaan tersebut, tetapi upaya demi upaya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti melakukan pertemuan-pertemuan dan diplomasi. Salah satu yang dilakukan adalah Indonesia melakukan beberapa diplomasi pada era Orde Baru seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Li Peng yang bertujuan untuk memulihkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan China.

Daftar Pustaka

• devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-88853-STUDI%20.html ( Diakses: 29 April 2016)
• gondayumitro.staff.umm.ac.id/2011/11/peningkatan-kerjasama-indonesia-india/ (Diakses: 2 Mei 2016)
• listyani-novitasari-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-144769- SOH206%20SSI%20II- Pasang%20Surut%20Hubungan%20Luar%20Negeri%20IndonesiaCina.html (Diakses: 29 April 2016)
• m.news.viva.co.id/news/read/1912-g30s-dan-masa-suram-hubungan-ri-rrc (Diakses: 29 April 2016)
• print.kompas.com/baca/2015/06/26/Pencairan-Kembali-Hubungan%2c-Kemenangan-Diplomasi-I (Diakses: 1 Mei 2016)
• tigasisi.wordpress.com/2010/10/27/hubungan-bilateral-indonesia-india/ (Diakses: 30 Mei 2016)
• wartainfo.com/2015/08/4-negara-yang-mengakui-dukung-indonesia-pertahankan-kemerdekaan.html (Diakses: 1 Mei 2016)

SDI - Diplomasi Indonesia di ASEAN ( Tresna Puspa Hanifah - 2014230105)

Nama​: Tresna Puspa Hanifah

NRP​: 2014230105

Tugas Review Diplomasi Indonesia di ASEAN

Diplomasi Indonesia di ASEAN memiliki beberapa strategi,yaitu: Pertama, berdasarkan pertimbangan rasional berdasarkannon-cooperativegame theory, maka strategi diplomasi Indonesiaharuslah berdasarkan informasi. Fungsi dalam mengumpulkaninformasi sebagai salah satu fungsi dalam suatu misi diplomatikmenurut Pasal 1 (3) Konvensi Wina 1961 tentang RelasiDiplomatik, menemukan relevansinya. Selanjutnya yang kedua,strategi diplomasi Indonesia berdasarkan proyeksi skenariodilemma kultural di ASEAN adalah:

1)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berkarakter egaliterdan ekspansif. Para negosiator atau diplomat yangditurunkan adalah mereka yang mampu membangun we feeling dengan kuat.

2)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berupa prosesmekanisme diplomatik yang egaliter, namun denganpembagian peran berdasarkan gender yang jelas.Kemampuan bernegosiasi yang baik dalam rangkamempertahankan atau memrebut posisi tertentu berikutkepentingan materialnya.

3)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berbentukperlombaan dengan waktu. Di poin ketiga ini, semua pihaksecara setara menentukan agenda negosiasi secara efisien,bahkan untuk menghemat dan mempersingkat waktu,diplomasi tak ubah dari sekedar ajang voting.

4)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah fulfillment-oriented culture. Kecenderungannya tiap negara akan bekerjasendiri-sendiri. Pendekatan yang harus dilakukan adalahpersonal sekaligus egaliter.

5)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah erkarakter egaliterdengan internal control yang kuat. Dalam hal ini setiapnegara haruslah melakukan diplomasi yang secara esensiharus menonjolkan interdependensi satu sama lain.

6)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berkarakteremosional dan maskulin. Diplomasi dalam konteks ini lebihcenderung menunjukan pola pembagian peran denganbatasan gender yang tegas dan diiringi oleh orientasi yangbersifat materiil. Dari sini, diplomasi mengandalkan paradiplomat yang sangat kompetitif dan kuat mempertahankanposisi dengan memaksimalkan penggunaan perasaan.

7)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berkaraktersequential dan emosional. Diplomat yang melakukanmisinya dalam skenario ini bertindak sebagai time keeper yang afektif.

8)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berkarakter personaldan emosional, di mana diplomasi sejatinya adalah sebuahupaya untuk membentuk persahabatan atau hubungan lebihdari sekedar sahabat.

9)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berkarakteremosional dengan internal control yang kuat. Dari pola ini,diplomasi menjadi sangat sensitif pada isu-isu yang terkaitdengan kebijakan maupun urusan domestik. Dari sini pula,secara rasional akhirnya negara-negara ASEAN lebihmemilih untuk meneguhkan prinsip non-interference dalamASEAN way.

10)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah menunjukan wajahtradisi patriarkis yang melembaga di jajaran diplomatiknya.

11)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah berkarakter maskulindan personal. Kaku dan sangat hati-hati, adalah ciri-ciriumum gaya diplomasi.

12)

Strategi diplomasi Indonesia haruslah memiliki kulturpolitik yang konservatif. Dimana para diplomat Indonesiaharuslah memiliki profil internasional yang tinggi dancenderung menonjol baik dalam hal positif dan negatif.

​Indonesia adalah pionir dalam mendorong terciptanyakawasan regional di Asia Tenggara. Pada tahun 1967, Indonesiatercatat sebagai salah satu “founding father” ASEAN dan sejakitu pula Indonesia terus memainkan peran penting dalampenyusunan visi dan misi ASEAN, termasuk dalam rencanapembentukan ASEAN Community 2015. Asia Tenggaramerupakan salah satu kawasan terpenting di dunia yang selalumenjadi perhatian masyarakat global. Populasi masyarakatASEAN saat ini mencapai hampir 600 juta jiwa dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar USD700 miliar dan akan terusmeningkat seiring dengan perkembangan integrasi regional.Indonesia memiliki kepentingan di ASEAN sebagai porosterdepan dalam lingkup geopolitik nasional. Indonesia jugamerepresentasikan demokrasi dan dalam hal jumlah populasipenduduk serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia juga menyumbangkan angka yang signifikan terhadappertumbuhan market ASEAN, sebagai salah satu pasar yang paling potensial di tingkat internasional. . Secara keseluruhanselama periode JanuariDesember 2010, kunjungan tingkatKepala Negara Pemerintah RI, baik dalam rangka menghadirievent internasional maupun dalam rangka kunjungan bilateraltelah dilakukan ke 12 negara. Presiden RI menghadiri enampertemuan internasional dalam tingkat KTT. Pertemuandimaksud adalah KTT ASEAN ke-16 di Hanoi, Vietnam, KTT Oslo Climate and Forest Conference, KTT G20 di Toronto, KTT ASEAN ke-17 dan KTT terkait lainnya di Hanoi, KTT G-20 di Seoul dan KTT APEC di Yokohama. 

Penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara yangbertetangga langsung dengan Indonesia dan negara-negarakawasan Asia Tenggara lainnya mutlak diperlukan untukmenciptakan kawasan yang damai, aman dan stabil danmemastikan kepentingan nasional

Indonesia dapat terjamin. Negara-negara dimaksud adalahsemua negara anggota ASEAN,

Timor Leste, Papua Nugini, Australia, dan Palau. Kepentingan-kepentingan nyata yang dimiliki

Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan antara lainadalah:

1.

Penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia;

2.

Penanganan masalah-masalah lintas batas;

3.

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnyaTenaga Kerja Indonesia

(TKI);

4.

Peningkatan hubungan ekonomi, mencakup perdagangan,investasi, pariwisata dan tenaga kerja;

5.

Peningkatan hubungan sosial budaya.

SUMBER

Buku:

•

Syaltout, Mahmud. Dilema Kultural Dalam StrategiDiplomasi Indonesia di ASEAN. Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia (UI-Press), 2012.

Website:

•

http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/diplomasi_Diplomasi_Parlemen_Indonesia_di_Asia_Tenggara (diakses padaSabtu, 02 April 2016)

•

http://www.kemlu.go.id/Documents/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010 (diakses pada Sabtu, 02 April 2016)

SDI - Diplomasi Indonesia di ASEAN (Umia Nurmalani - 2014230124)

Umia Nurmalani 2014230124

HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA-ASEAN

Salah satu faktor pendorong lahirnya ASEAN adalah adanya persamaan nasib dimana seluruh rakyat dan bangsa di Asia Tenggar selama setengah abad mengalami penderitaan yang sama sebagai daerah jajahan bangsa Barat dan Jepang sehingga menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa Asia Tenggara. Di samping itu ada pula persamaan kepentingan. Semua negara di kawasan ini saling membutuhkan satu sama lain. Mereka hidup pada perairan laut yang sama yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Perairan ini merupakan urat nadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Juga merupakan pintu gerbang utama di sebelah barat. ASEAN dibentuk berdasarkan deklarasi bangkok pada tanggal 8 agustus 1967 dan ditandatangani olek ke-5 tokoh pendiri yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso Ramos (Filipina).

ASEAN merupakan fondasi politik luar negeri Indonesia yang penting bagi terciptanya stabilitas dan keamanan Indonesia. Dengan eksistensi ASEAN, maka negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia mampu berkembang tanpa campur tangan kekuatan-kekuatan besar di luar kawasan. Kepentingan Indonesia dalam ASEAN, yaitu:
Peningkatan citra baik Indonesia di mata internasional, yang dapat diwujudkan dengan keaktifan Indonesia dalam menciptakan stabilitas regional Asia Tenggara;
Penciptaan keharmonisan regional Asia Tenggara, yang berarti penting bagi pencegahan berbagai perang besar diantara negara-negara Asia Tenggara. ASEAN mampu menjadi sarana untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menjadi bentuk diplomasi preventif bagi negara-negara yang menjadi anggota ASEAN;
Pencegahan masuknya serangan dan subversi dari luar, yang dimaksud ialah, dengan adanya ASEAN dan terciptanya hubungan baik negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia dapat terhindar dari serangan asing dari utara;
Kebutuhan Indonesia akan adanya alat tawar menawar internasional, yang merujuk pada kepentingan Indonesia untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan luar;
Peningkatan bobot internasional Indonesia dalam diplomasi internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia, tujuan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi demokrasi dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan perkembangan dinamika hubungan internasional baik pada level kawasan dan global dewasa ini, kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia tetap mengacu pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, yang semata didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia yang merupakan salah satu aktor penting dalam pembentuk ASEAN sebagai organisasi yang memiliki eksistensi di Asia. Strategi yang kemudian dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingannya di ASEAN ialah dengan mendekatkan diri kepada negara-negara terdekat yang masuk dalam wilayah ASEAN. Salah satunya ialah hubungan Indonesia dengan Singapura. Hubungan diantara kedua negara ini terbilang cukup baik, dimana masing-masing pihak berada pada posisi yang saling menguntungkan. Dengan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, Singapura menaruh perhatian penuh kepada Indonesia sebagai negara yang dianggap cukup baik untuk menjalin persahabatan. Kendati hubungan Indonesia dengan Singapura sempat memanas pada tahun 1968, namun hal tersebut tidak menjadikan kedua negara ini mengalami konflik yang berkepanjangan.
Terdapat pula hubungan antara Indonesia dan Thailand yang terbilang tidak cukup dekat, akan tetapi pada masa Soeharto yang mencanangkan kerjasama dalam regional yang kemudian membuat hubungan di antara kedua negara ini membaik. Hal ini terbukti dari adanya dukungan Indonesia terhadap Thailand melalui AFTA (ASEAN Free Trade Area) untuk pembangunan ASEAN yang didukung pula oleh Singapura dan Malaysia. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peranannya di ASEAN selain dengan mendekatkan hubungan kepada negara-negara terdekat, Indonesia juga rajin mempromosikan berbagai forum regional maupun internasional agar dapat mencapai tujuan utamanya yakni adanya keamanan dan tertib di kawasan regional.

Sumber:
May Rudy Teuku. 2005. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: PT. Refika Aditama
www.kemenlu.go.id
Bhakti Ikrar Nusa. 1997. Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri. Jakarta: PPW-LIPI
Suryadinata Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES

SDI - Diplomasi Indonesia dan ASEAN (Fauzan Azhima - 2013230105)

Nama : Fauzan Azhima
NRP : 2013230105
Review Diplomasi Indonesia di ASEAN
Politik luar negeri Negara anggota ASEAN tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara faktor-faktor domestic dan internasional. Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia, tujuan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi demokrasi dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sesuai dengan perkembangan dinamika hubungan internasional baik pada level kawasan dan global dewasa ini, kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia tetap mengacu pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, yang semata didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.
Negara Besar. Sejak masa Sukarno, Negara-negara besar memang telah dipandang sebagai ancaman luar sebagaimana telah dijelaskan di muka. Suharto sendiri, walaupun menekankan pentingnya ancaman domestic, ia secara konsisten menentang segala bentuk campur tangan asing di kawasan Asia Tenggara. Suharto memandang keberadaan basis-basis militer di Negara Asia Tenggara merupakan ancaman potensial ketahanan nasional Negara anggota ASEAN. Dalam pandangan Suharto basis-basis militer itu merupakan langkah awal untuk menekan pemerintah di ASEAN.
Indonesia paska-Suharto terfokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional yang hancur sebagai akibat dari krisis keuangan yang menimpa Asia. Indonesia dipaksa IMF untuk melakukan berbagai penghematan dalam pengenluaran Negara. Tekanan ini berdampak negatif pada kondisi kesejahteraan rakyat. Tekanan Barat terhadap presiden Habibie berkaiatan dengan kasus Timor Timur memaksa Indonesia menerima pelaksanaan jajak pendapat yang akhirnya memisahkan Indonesia dari Timor Timur. Pergantian presiden dari Habibie ke Abdurrahman Wahid belum sepenuhnya mampu menegakkan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Walaupun presiden Gus Dur melakukan perjalanan internasional ke berbagai negara untuk mendapatkan bantuan dan simpati internasional, perekonomian rakyat tidak segera pulih. Kasus Brunei gate bahkan akhirnya memaksa presiden Gus Dur turun dari tahta kepresidenan.
Presiden Megawati yang menggantikan Gus Dur harus menghadapi kenyataan yang tidak kalah pahitnya. Tekanan domestic dan internasional, khususnya Amerika, mendorong Megawati untuk melancarkan kebijakan luar negeri bebas aktif. Pada April 2003, saat Amerika tengah melancarkan invasi ke Iraq, Megawati melakukan perjalanan ke Eropa Timur dan Rusia. Perjalanan ke Rusia diharapkan Megawati untuk mengimbangi tekanan Amerika yang sedemikian kuat terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia (Bom Bali 12 Oktober 2002, dan Bom Hotel J.W. Marriot 5 Oktober 2003).
Bulan Juni 2003 atau sesudah kunjungan Megawati ke Rusia dan Eropa Timur, Indonesia mulai berusaha kembali untuk tampil dalam pentas kepemimpinan ASEAN. Dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting di Pnomh Penh, Indonesia menggulirkan gagasan tentang ASEAN security community. Dalam Pertemua Puncak ASEAN ketujuh di Bali Oktober 2003 gagasan Indonesia ini disepakati dan ASEAN mencanangkan ASEAN Economic Security.



Referensi: Dr. Bambang Cipto, MA. 2007. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara Teropong Terhadap Dinamika Realitas Dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.